women taking pictures

Ini 7 Hak Pekerja Wanita Di Indonesia

Semangat pagi para pembaca setia ManajemenSDM.net.

Pagi ini kami akan berbagi pengetahuan mengenai hak- hak dasar dari pekerja wanita di Indonesia

Dan juga  sanksi hukum apabila perusahaan tidak memberikan hak tersebut.

Sembari menyeruput kopi hitam yang sudah tersaji di meja kerja, mari kita cermati isi artikel ini.

Banyak pekerja wanita di Indonesia yang masih belum mengetahui tentang hak-hak yang mereka miliki.

Beberapa karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak mengkomunikasikan mengenai hak-hak yang mereka miliki berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Yuk cari tahu apa saja hak-hak yang dimiliki oleh pekerja wanita di Indonesia.

Berikut tim ManajemenSDM.net coba jabarkan, poin-poin penting terkait hal tersebut. cekidot.

Hak #01 :  Fasilitas Khusus Wanita Di Jam Kerja Tertentu

Yang pertama, hak pekerja wanita berdasarkan Pasal 76 UU No 13 tahun 2003 adalah mendapat perlindungan terhadap keamanan dan kesehatan.

Oleh sebab itu, pekerja wanita yang bekerja pada pukul 23.00 s/d 07.00 berhak mendapatkan fasilitas makanan dan minuman bergizi, serta terjaga keamanannya selama di tempat kerja.

Selain hak diatas itu, pekerja wanita perusahaan juga berhak atas angkutan antar jemput yang wajib disediakan oleh Perusahaan.

Hak #02 : Menggunakan Cuti Haid

Hak pekerja wanita selanjutnya berdasarkan Pasal 81 UU No 13 tahun 2003 yaitu pekerja wanita yang merasakan sakit saat haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua.

Cuti haid sebagaimana dimaksud dapat kamu ambil dengan cara memberitahu kondisimu ke perusahaan atau atasan.

Tetapi perusahaan diberi kebebasan menetapkan teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Peraturan Kerja Bersama (PKB)

Contoh; perusahaan mewajibkan pekerja wanita menyertakan surat dokter saat mengambil cuti haid apabila cuti haid dilakukan lebih dari dua hari kerja.

Cuti haid tidak mengurangi hak cuti tahunan dan perusahaan tidak bisa memaksa pekerja wanita yang sedang cuti haid di hari pertama dan kedua untuk masuk bekerja.

Hak #03 : Perlindungan Selama Masa Kehamilan

Hak pekerja wanita selanjutnya berdasarkan Pasal 76 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 yaitu pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, perusahaan wajib menjamin perlindungan bagi pekerja wanita yang sedang hamil, karena pekerja wanita yang sedang hamil berada dalam kondisi yang sangat rentan, sehingga harus dihindarkan dari beban pekerjaan yang terlalu berat.

Hak #04 : Bantuan Biaya Melahirkan

Hak pekerja wanita selanjutnya berdasarkan UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial yaitu perusahaan yang memiliki lebih dari 10 tenaga kerja wajib mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan inilah pekerja wanita dapat menerima layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan.

tetapi, jika pekerja wanita belum terdaftar BPJS Kesehatan, perusahaan tetap wajib memberikan bantuan dana pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas pada BPJS Kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan dan rawat inap.

— Baca juga : Tingkatkan Pengetahuan HR Kamu Disini

Hak #05 : Hak Cuti Melahirkan / Keguguran

Hak pekerja wanita selanjutnya berdasarkan Pasal 82 UU No.13 tahun 2013 mengatur hak cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan.

Pekerja perempuan berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.

Pasal 93 ayat 2 huruf c UU No 13 tahun 2003 memberikan perlindungan yaitu selama tiga bulan masa cuti, perusahaan tetap wajib membayarkan hak pekerja wanita secara penuh.

Hak pekerja wanita selanjutnya berdasarkan Pasal 82 ayat 2 UU No 13 tahun 2003 Pekerja wanita yang mengalami keguguran juga memiliki hak dengan disertai surat keterangan dokter kandungan.

Pasal 93 ayat 2 huruf c UU No 13 tahun 2003 memberikan perlindungan yaitu Perusahaan wajib membayar upah pekerja wanita yang mengambil cuti karena keguguran.

Hak #06 : Menyusui 

Hak pekerja wanita selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas, jam kerja yang digunakan buat memerah ASI tetap dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar sesuai dengan upahnya.

Ketentuan Konvensi ILO 183 kemudian diadopsi dalam Pasal 83 UU No 13 tahun 2003 menyatakan bahwa pekerja wanita yang menyusui minimal diberi waktu untuk menyusui atau memompa ASI pada waktu jam kerja.

Hak #07 : Perlindungan di PHK Karena Menikah, Hamil, dan Melahirkan

Hak pekerja wanita selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Konvensi ILO No. 183 / 2000 bahwa sekembalinya ke tempat kerja, perusahaan dilarang melakukan diskriminasi terhadap pekerja wanita yang baru saja kembali setelah cuti melahirkan.

Mereka berhak menduduki kembali posisinya serta mendapatkan gaji yang sama dengan gaji yang diterima sebelum cuti melahirkan.

Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Permen 03/Men/1989, mengatur tentang larangan PHK terhadap pekerja wanita dengan alasan menikah, hamil, atau melahirkan.

Ketentuan Konvensi ILO 183 kemudian diadopsi dalam Pasal 153 UU No 13 tahun 2003 Perusahaan dilarang memutus hubungan kerja pekerja wanita dengan alasan menikah, hamil, menyusui, atau keguguran.

Perusahaan bahkan wajib mempekerjakan kembali pekerja bersangkutan jika pemecatan telah dilakukan.

Ingin dapatkan Ebook HR GRATIS dan Update Artikel Terbaru ManajemenSDM.Net?

Isi Formnya DISINI

ManajemenSDM.net – Portal Terbaik Belajar Ilmu Manajemen SDM (HR) di Indonesia

disclaimer : semua yang tertulis disini adalah opini pribadi penulis


Untuk Pertanyaan dan diskusi silakan tulis di komentar atau silakan menghubungi :

Official WA  : 08986904732 (Whatsapp Only)

Email : manajemensdm.net@gmail.com

ManajemenSDM.net – Portal Terbaik Belajar Ilmu Manajemen SDM (HR) di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published.